Catatan Saras Dewi : Perang Puputan

Catatan Saras Dewi : Perang Puputan

JAKARTA- Pengertian saya tentang kata Puputan untuk pertama kalinya datang dari cerita-cerita Kakek. Almarhum Kakek saya yang bernama I Made Dhama merupakan seorang veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mendewasa mendengarkan kisah-kisah gerilya Kakek melawan tentara NICA (Belanda).

Ia masih berusia 17 tahun di kala itu, meski begitu muda, ia dikenal gagah pemberani di pasukannya. Salah satu cerita yang melekat di dalam hati saya adalah bagaimana ia bertemu dengan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, atasan dan juga tokoh yang begitu dikaguminya. Mereka bertemu di perbukitan Buleleng, tepatnya di Dusun Cenanga.

Di dusun tersebut mereka beristirahat dan berkoordinasi. Pagi harinya para komandan pasukan, termasuk I Gusti Ngurah Rai melakukan rapat strategi peperangan, dalam rapat itu diputuskan bahwa batalion Badung untuk memencar kembali ke Denpasar karena kekurangan amunisi. Kakek saya yang tergabung di dalam Batalion Badung berjalan kembali ke Kota Denpasar bersama pasukannya, sekembalinya ke Denpasar mereka melakukan gerilya kota.

Berselang 4 bulan, berita duka tersebar terkait nasib Rezimen Sunda Kecil yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Mereka gugur di daerah Marga, Tabanan. I Gusti Ngurah Rai memimpin Perang Puputan, yang berarti perang habis-habisan hingga berujung kematian.

Seumur hidupnya, Kakek selalu bersedih mengingat bagaimana kawan-kawannya yang gugur di Margarana, ia selalu menyesali mengapa kelompok mereka harus berpisah di Buleleng sehingga ia luput dari pertarungan di Margarana. Saya selalu tertegun mendengarkan kisah Kakek yang tidak takut untuk menyambut, bahkan mengharapkan kematian. Baginya Puputan adalah kematian yang mulia, yang mengorbankan diri untuk mempertahankan Dharma (kebenaran). Sesuatu yang amat bernilai bagi seorang prajurit.

Baruna Murti

Menjelang hari Minggu tanggal 31 Juli 2016, para pemuda-pemudi di desa Sumerta disibukan dengan persiapan untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap Pasubayan Desa Adat demi menolak reklamasi Teluk Benoa. Pasubayan Desa Adat adalah suatu aliansi 39 desa adat di Bali yang menyatakan secara tegas bahwa mereka menolak reklamasi Teluk Benoa. Sampai pada akhir bulan Juli telah bertambah Desa Adat yang bergabung dengan pakta penolakan reklamasi, yakni; Desa Adat Sumerta dengan Tanjung Bungkak. Dalam deklarasi dukungan untuk Pasubayan Desa Adat, digunakanlah semboyan Baruna Murti. Baruna atau—Varuna dalam pengucapan bahasa Sanskertanya, merupakan salah satu Dewa arketip di dalam tradisi Veda. Baruna diyakini umat Hindu sebagai Dewa yang menguasai samudera.

Pada hari deklarasi, pemuda dari Desa Sumerta menampilkan persembahan teatrikal dengan tema Baruna Murti. Patung Baruna terbuat dari bahan-bahan daur ulang didirikan di samping panggung. Sang Hyang Baruna berdiri dengan perangai mengamuk, satu kaki diangkat dan tangan merobek mesin eskavator.

Inilah cara pemuda di Desa Adat Sumerta menampilkan keresahan dan kemarahannya. Puisi, tari, musik adalah cara pemuda-pemudi melawan, berkesenian adalah instrumen perjuangan.

Ada yang berbeda dalam deklarasi Sumerta, sebagai puncak dari aksi teatrikal, para pimpinan Pasubayan Desa Adat menyatukan tangan dan mengangkat obor. Obor itu merupakan simbol api perjuangan rakyat Bali untuk mempertahankan Teluk Benoa, secara bersama-sama para Bendesa Adat membakar simbol mesin keruk yang menindih Pulau Bali. Dibakarnya eskavator mengingatkan saya terhadap ucapan filosof Perancis, Jacques Ellul.

Ia menjelaskan bagaimana simbolisme yang sakral tengah bertarung. Pada mulanya, segala yang sakral dihadirkan melalui alam. Namun seiring dengan modernisasi, alam liar atau belantara dilenyapkan oleh mesin-mesin. Mesin mewakili puncak inovasi manusia, penyalahgunaan mesin menjadi representasi supremasi manusia di bumi.

Ellul memberikan contoh, bagaimana disaat demonstrasi amukan massa yang membakar mobil selalu menyebabkan rasa terkejut. Sebab mobil telah menjadi simbol yang disakralkan, mobil memiliki nilai untuk masyarakat. Demikian pula analogi ini dapat kita gunakan untuk meneropong pertarungan yang sedang terjadi di Bali. Uang, mesin eskavator, kemewahan, telah menjadi mitos-mitos baru yang disakralkan.

Dibakarnya simbol-simbol ini dapat ditafsir sebagai penanggalan makna atau semacam desakralisasi. Pembangunan yang selama ini disembah sebagai dewa, melalui pembakaran itu dilucuti mistifikasinya. Amarah Baruna dalam konteks ini menjadi penjelmaan kefrustasian masyarakat, sekaligus dihidupkannya ruh Baruna sebagai jiwa perlawanan.

6 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 28 Februari 2016, ratusan ribu masyarakat adat menguasai jalan tol atas laut di Benoa. Masyarakat mengepung jalan tol dari segala penjuru, melalui daratan hingga mengendarai kapal dari lautan. Pendudukan inipun bentuk radikalisasi dari pengertian yang Sakral. Alam adalah manifestasi yang Sakral, Teluk adalah perwujudan yang Sakral. Segala bentuk eksploitasi terhadap laut adalah upaya-upaya penghancuran terhadap yang Sakral. Sekaligus pendudukan itu sebentuk maklumat untuk menggeser simbol jalan tol/pembangunan/pariwisata yang tidak berkelanjutan,-dsb masuk ke dalam ruang profan (non-sakral). Tarik-menarik antara yang Sakral dan Profan adalah bentuk kompetisi bahasa. Kebudayaan Bali yang semestinya memuliakan alam telah tergelincir dan didominasi bahasa-bahasa manufaktur, segalanya diperas dan diperjualbelikan demi keuntungan.

Ini cara saya memahami pertempuran wacana yang sedang berlangsung, bukan religiusitas belaka yang muncul dibalik dibangkitkannya yang Sakral, tetapi suatu penalaran publik yang sangat ketat dan kritis. Bergeraknya desa adat, serta dijunjungnya para Ketua Desa di dalam Pasubayan juga merupakan kritik keras terhadap macetnya mesin demokrasi di Indonesia. Bergeraknya Desa Adat tidak dapat secara dangkal dipandang sebagai gejala etnosentrisme di Bali. Desa Adat adalah benteng terakhir orang Bali berlindung dari gempuran pembangunan dan eksploitasi lingkungan hidup yang meminggirkan orang Bali dari tanahnya sendiri. Berbagai usaha berkeluh dan menjangkau pemerintah pusat telah ditempuh. Mendatangi lembaga-lembaga negara (Kantor Gubernur, DPRD, DPD, DPRRI, Ombudsman, Komnas HAM, KPK, KLHK, KKP dst) kemudian melaporkan kekerasan dan pelecehan yang dialami masyarakat telah dilakukan. Tetapi di mana pemerintah disaat rakyatnya menjerit ?

Kekecewaan saya terhadap pemerintah pusat mencapai puncak saat mendampingi Pasubayan Desa Adat dan segenap elemen-elemen masyarakat Hindu Bali mendatangi kantor KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada tanggal 29 Juli 2016. Melihat wajah-wajah masyarakat yang datang dari jauh, meski lelah tetapi semangat mereka tanpa gentar. Ironisnya, audiensi bergulir jauh dari harapan masyarakat Bali, menteri Susi Pudjiastuti lagi-lagi menyampaikan pernyataan yang sangat ambigu. Menyerahkan secara pasif, bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk menghentikan reklamasi, bahkan ia mengatakan pariwisata Bali jika terus menerus mengandalkan kebudayaan saja maka para wisatawan akan jemu. Masyarakat terdiam, dan kepala mereka tertunduk.

Simpang siur sikap KKP, berujung dengan kepahitan diperpanjangnya izin lokasi reklamasi oleh menteri Susi Pudjiastuti (Juli 2016). Masih terngiang-ngiang di kepala saya, menit-menit masyarakat berdiri meninggalkan ruangan audiensi, salah satu warga yang juga nelayan berteriak, “Bali kini yatim piatu!” lalu disusul pekikan sporadis, “Puputan! Puputan!”. Mereka telah ditinggalkan oleh para pembesar yang selama ini dalam Pemilihan Umum mereka cintai dan gandrungi. Keyakinan terhadap partai khususnya PDIP yang mereka menangkan secara mutlak di Bali, kepada Presiden Wong Cilik Joko Widodo, luluh lantak.

Desa Adat serta kemarahan Baruna adalah perisai terakhir orang Bali, itulah kesetiaan dan harapan mereka saat ini. Mengingat fakta pemerintah telah mengingkari kontrak sosial dan mengkhianati rakyatnya.

Sing Batal Sing Suwud (Tidak Batal, Tidak Berhenti)

Kriminalisasi terhadap koordinator ForBALI Wayan Gendo Suardana semakin mempertontonkan bagaimana strategi kuasa bekerja. Terbongkar pula kedok-kedok organisasi maupun individu yang terafiliasi dengan perusahaan yang telah menjadi musuh publik Bali, PT. TWBI. Organisasi pesanana (baca: bayaran) ini melancarkan teror, fitnah, hasutan melalui akun-akun bodong di medsos, teror ini penuh dengan hujatan pornografis, SARA, hingga ancaman kekerasan fisik. Mereka terlampau meremehkan gerakan ini, mereka ceroboh jika menganggap kriminalisasi akan menggembosi gelombang perlawanan. Ini bukan gerakan aksidental, ini gerakan yang telah matang dari sisi totalitas massa hingga kerangka konseptual, tindak kriminalisasi justru akan semakin membesarkan api perlawanan. Wayan Gendo Suardana tidak sendiri menghadapi ini, rakyat Bali berada bersamanya. Saya teringat ucapan Koordinator saat kami berdiskusi penyikapan kriminalisasi, ia berkata dengan mantap, “Tubuh jiwaku telah diwakafkan untuk alam. Aku mengikuti arusnya saja.”

Penolakan reklamasi Teluk Benoa adalah titik balik dari bertahun-tahun lamanya subjugasi terhadap alam dan budaya Bali. Inilah momentum perubahan paradigma, pencerahan yang kelak menyelamatkan masa depan Bali, sebelum semuanya terlambat. Atas nama laut yang ditimbun, hutan yang dibabat, juga nasib petani dan nelayan yang dikorbankan demi keuntungan cepat pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Masa inilah kesempatan berharga dan langka untuk mengembalikan tanah Bali yang sedang disharmonis.

Penyelamatan Teluk Benoa adalah penyelamatan ekologis dan secara simultan pengokohan kultural, gerakan ini menalikan kembali terputusnya relasi antar masyarakat. Guyub antar desa, guyub antar pemuda-pemudi, bahkan guyub lintas latar belakang masyarakat, yang pada substansinya peduli dengan kelestarian alam dan budaya Bali. Gerakan ini menjalar pesat ke penjuru Indonesia, solidaritas tergalang tidak berbatas. Bahkan dunia internasional kini menyorot Bali, mengkaji dan mereplikasi pesan lingkungan hidup yang digaungkan oleh gerakan ini. Menolak reklamasi Teluk Benoa bukan persoalan lokal orang Bali saja. Seperti halnya tergerusnya alam di Makassar, Lombok, hingga Papua sepatutnya menjadi kewajiban seluruh rakyat untuk mengkritisir kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keadilan ekologis. Sinergi gerakan-gerakan di seluruh Indonesia ini dapat menjadi kekuatan aliansi yang berpengaruh dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sungguh mengherankan bagaimana tidak hiraunya pemerintah terhadap teriakan-teriakan masyarakat di Bali? Sementara itu Bali semakin memanas, rakyat semakin gigih menolak. Jika baliho atau bendera penolakan reklamasi disobek oleh oknum-oknum, masyarakat menaikan kembali baliho dan bendera yang lebih besar lagi. Kesabaran masyarakat terus diuji, namun kesabaran mereka pun memiliki batas. Senada dengan puja kepada Baruna “Om Varuna daya dāruna” “Om Baruna, Sang pengasih dan buas.” Berlarut-larut prahara ini maka tidak tersisa lagi kesabaran, kemarahan akan semakin memuncak!

Sahutan yang semakin lantang terdengar di jalanan, “Puputan! Puputan! Puputan!” Menggunakan pakaian adat, masyarakat berduyun-duyun melewati desa adatnya, di pesisir, di gunung, di tepi sawah, di sisi danau, di kota! Kata Puputan bersemayam di dalam hati dan kepalan tangan kiri mereka. Ini babak baru dalam epos raksasa sejarah Bali. Kisah yang kelak akan dinyanyikan dalam lagu-lagu rakyat, dan terkunci dalam memori kolektif, “Bangun Bali subsidi petani! Kita semua makan nasi, bukannya butuh reklamasi!”

Puputan!

Sing Batal Sing Suwud!

Tolak Reklamasi Teluk Benoa!

One thought on “Catatan Saras Dewi : Perang Puputan

Post Comment