Gede Ngurah Ambara Putra: “Perbaikan Mendasar dan Menyeluruh (Restorasi) untuk Bali “

Gede Ngurah Ambara Putra:  “Perbaikan Mendasar dan Menyeluruh (Restorasi) untuk Bali “

DENPASAR- Setelah kembali dari perantauan paska reformasi 1998, Gede Ngurah Ambara Putra, yang lahir di Denpasar,  tanggal 24 Mei 1967, sangat terkejut menyaksikan  Bali yang kian memprihatinkan, baik secara politik, ekonomi dan sosial-budaya. Biasa di panggil Ngurah Putra. Lahir sebagai anak  kelima dari pasangan veteran “Pejuang yang Pengusaha”, Alm. Made Dhama dan Si Luh Nyoman Sunarti, memang sejak kecil sudah menunjukkan “Kreatifitas yang lain”,  yang beda –mungkin syndrome anak bungsu.  Lulus tanpa test (bebas testing) di Fakultas Kedoteran Universitas Hasanudin (Ujung Pandang, 1986), dan pindah ke Universitas Udayana (Denpasar, 1989),  meski gagal menyelesaikan sekolah di jurusan paling bergengsi di zamanya. Namun, berkat kesabaran dan dukungan ayah-bunda, dia bisa lalui masa itu, dan akhirnya terdampar di Universitas Satya Dwipayana, Jakarta, demgan menyelesaikan Sarjana Hukum (2013). Sejak usia dini berani merantau keluar Bali dan mendampingi sang abang, Nyoman Dhamantra, menggeluti dunia usaha, mulai dari pedagang buah, valuta asing, sampai teknologi pertahanan.

Seaat kembali ke Bali di akhir tahun 1990-an,  Ngurah Putra menikah dengan Dewa Ayu Dewi, dengan lima orang putra-putri, dan sekaligus  mengurus berbagai usaha dan kegiatan sosial rintisan keluarga, dengan mendampingi sang ayah, Alm. Made Dhama.  Kemudian,  diangkat sebagai direktur PT. Dirgahayu Valuta Prima (2010-sekarang), dan Sekretaris Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA, 2016-2020).  Sekaligus,  sebagai Ketua Umum Yayasan Bangun Sastra (2010-sekarang)  dan Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan (TP45, 2015-sekarang). Tidak ketinggalan, sebagai Moncol atau Pinisepuh, baik di lingkungan Keluarga (Pasemetonan MWBW), Desa Adat Sumerta, Banjar Kerta Bumi, adan  Pura Pauman, Sumerta.

Kerterlibatan dalam organisasi sejak remaja dalam Pemuda Panca Marga (PPM), serta dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Himpi), ataupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengasah kepekaan dan kepedulianya. Bahkan sempat menjabat posisi penting di berbagai organisi tersebut, seperti Anggota Kadin untuk urusan Eropa Timur. Pengalaman internasional itulah yang melatar belakangi keterlibatanya sebagai pengurus dalam berbagai organisasi pemuda, seperti Pemuda Bali Bersatu (Penasihat PBB, 2003-sekarang), Banteng Muda Indonesia  (Wakil Ketua BMI  Bali, 2010-2015), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (Wakil Ketua KNPI Bali, 2010-2015), serta sejumlah organisasi rintisan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corperate social responsibility) PT. DVP seperti  Dirgahayu Ambara Suari (Ketua, 2012-sekarang) dan Youth Ambara Community (Ketua, 2017-sekarang).

Menyambut Pemilu 2019, saya terpanggil terlibat dalam politik praktis, melalui jalur alternative, dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD, atau Senator) dari Daerah Pemilihan Bali.  Sekaligus tawarkan gagasan “Perbaikan Mendasar dan Menyeluruh untuk Bali“ (Restorasi  untuk Bali).  Sebuah tawaran program untuk mengatasi sejumlah masalah dan keprihatinan yang mengedepan kini, seperti gubahan Guruh Soekarno Putra: “Kembalikan Baliku”.

Didasari pemikiran, bahwa Reformasi 1998 sebagai tonggak demokratisasi menyisakan sejumlah kekecewaaan di daerah, termasuk di Bali. Demokratisasi menjadi rutinitas suksesi kekuasaan, dan tanpa memunculkan pemimpin yang berkualitas, visioner dan tauladan. Di sisi lain, liberalisasi  dan pasar bebas kian mencengkram ekonomi Bali, yang menyisakan berbagai kesenjangan dan kemiskinan. Sehingga, jati diri orang Bali,sebagai bagian dari Indonesia, kian tercerabut dari akar budaya, dan bahkan budaya pun dianggap beban. Terjadi akibat pola pikir pemimpin yang instan dan jalan pintas, yang mengabaikan hak-hak rakyat dalam pengambilan keputusan.

“Disinilah peran Klian Adat, tokoh agama dan pemerintah untuk memberikan solusi yang baik, sehingga budaya tidak menjadi beban bagi umat yang melaksanakan upacara, dan budaya Ngaben tetap bisa dilakukan,”  ujar Klian Banjar Kerta Bumi, Desa Adat Sumerta Kaja, Denpasar,  Gede Ngurah Ambara Putra, SH (Bali Post, Selasa 9/1),  dan sekaligus mempertanyakan adanya  sanksi adat  “kesepekang” kepada warga yang telat membayar utang di LPD.

Untuk itu, Bali perlu langkah perbaikan, pemulihan dan pencerahan yang mendasar dan menyeluruh (restorasi) agar kembali kepada jati dirinya, dan sekaligus sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Belajar dari bangsa Jepang, dimana melalui Restorasi Meiji, mereka membangun posisi tawar dengan liberalisme, tanpa kehilangan kharater budaya dan menjadi bangsa modern.

Perbaikan mendasar dan menyeluruh (Restorasi) untuk Bali,  dilakukan di segenap aras kehidupan, yakni:

Pertama,  restorasi idiologi dan politik dalam pemulihan kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahan. Melalui contoh kepemimpinan, ketauladanan, dan kerjasama (gotong royong) dalam mencapai kebebasan, kesetaraan dan keadilan.

“Dalam kaitan ini, perlu memberikan hak dan kesempatan kepada kaum muda, sehingga terjadi alih generasi yang sehat. Terlebih dengan tantangan abad ke 21, membutuhkan kecanggihan teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Orang tua, dan pensiunan cukup mengawasi dan memberikan nasihat dan arahan,” ungkap Ngurah Putra, seperti diulas dalam artikel, Pemuda Di Persimpangan Jalan  dan Merebut Hak Kaum Muda (Koran Bali Express).

Kedua, restorasi ekonomi melalui kebijakan alternative dalam mengatasi kesenjangan ekonomi desa dengan kota,  ataupun si kaya dengan si miskin, dengan standar “pertumbuhan kebahagiaan nasional” (Gross National Happyness) dan berkelanjutan secara lingkungan hidup.

“Standar Gross National Product (GNP), atau pertumbuhan produk  nasional menyisakan sejumlah persoalan, khususnya kesenjangan dan kemiskinan. Untuk itu, perlu di perbaharui dengan standar Gross National Hapyness (GNH), atau pertumbuhan kebahagiaan nasional seperti di beberapa negara Skandinavia (Swedia, Denmark dan sebagainya). Sudah tentu disertai dengan penguatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corperate Social Responsibility), seperti apa yang kami lakukan di PT. DVP, baik dalam bentuk anak angkat, beasiswa, ataupun bantuan sosial lainya, “ kata Ngurah Putra, dalam acara peluncuran Youth Ambara Community 2017 lalu.

Ketiga, restorasi sosial dan budaya yang dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi prakarsa rakyat dalam penguatan nilai sastra dan budaya (Bali), toleransi, solidaritas sosial, dan kreativitas produktif.  

“Melalui Pemuda Bali Bersatu, kami mencoba mengingatkan tentang lunturnya toleransi dan sekaligus memperkuat solidaritas sosial, di Bali dan juga Indonesia. Misalnya, ketika terjadinya konflik warga transmigran Bali di Mesuji,  atau Bali Nuraga  dengan warga lokal (Lampung),  kami serukan penghentian konflik dan sekaligus turun ke lapangan melakukan aksi kemanusian kepada para korban. Sementara untuk pengutan sastra, melalui Yayasan Bangun Sastra kami selenggarakan Pesantian dan berbagai lomba mekidung, serta radio komunitas Dirgahayu Ambara Swari, “ ungkap Ngurah Putra, dalam kesempatan silaturahmi dengan Wakapolda Bali, di akhir tahun 2017.

Apapun, Perbaikan Mendasar dan Menyeluruh (Restorasi) Bali bukan jalan pintas, namun perubahan mendasar dan menyeluruh, yang melibatkan segenap komponen warga,  yang kuat, terarah dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu kemauan politik (kebijakan) nasional, melalui dukungan tanda tangan sebagai syarat, dan sekaligus coblosan suara bagi calon anggota DPD RI asal Dapil Bali dalam Pemilu 2019, yang akan datang. (NGURAH AMBARA PUTRA/ADMIN).

Post Comment