Pembangunan dan Investasi di Bali Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat

Pembangunan dan Investasi di Bali Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat

BACABALI.COM, DENPASAR- Pembangunan dan Investasi di Bali bisa dibilang cukup pesat perkembangannya. Hanya saja, tingginya investasi yang masuk tidak dapat dirasakan masyarakat Bali secara merata. Buktinya saja, ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Utara.

Anggota DPR RI Komisi VI Nyoman Dhamantra menegaskan, padahal konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3 telah mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Itu berarti secara eksplisit dan terang benderang konstitusi telah memerintahkan agar pembangunan dengan investasinya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik yang berada di darat atau pun di lautan.
“Termasuk yang ada di laut, dilakukan dari, oleh dan untuk, sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Khususnya untuk rakyat Bali,” ucapnya.

Pembangunan dilakukan sebesar-besarnya tidak untuk kepentingan kelompok, golongan, apalagi semata mata hanya untuk kepentingan para pemilik kapital. Pembangunan harus dipastikan dapat berfungsi sebagai alat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan bahwa investasi yang merupakan komponen pembangunan itu, harus mendapat “perlindungan” atas azas manfaatnya., “Namun itu bukan berarti menjadi pembenaran untuk membiarkan pembangunan boleh dikuasai atas nama kepentingan segelintir orang,” tegasnya.

Segelintir orang yang memiliki kemampuan untuk mengkapitalisasi alam, tanah dan air atas nama kepentingan ekonomi ini, harus mampu dan mau diatur oleh negara. Secara cermat dan seksama, untuk memastikan agar investasi itu sendiri tidak menjadi racun pembangunan. Akan tetapi dapat sebagai madu yang menghasilkan manfaat berkeadilan.

Pembangunan berkeadilan yang dimaksud, adalah pembangunan dengan keberpihakan terhadap kemandirian ekonomi rakyat, dengan azas pemerataannya. Kemandirian itu hanya dapat diraih dengan perspektif juga keberanian melahirkan kebijakan yang memberikan peluang
Ekonomi sebesar besarnya bagi rakyat.

Kegiatan ekonomi dengan format pembangunan yang memberikan keberpihakan melalui peluang ekonomi yang maksimal bagi kepentingan rakyat itu, dikenal sebagai format ekonomi kerakyatan.
Format inilah yang akan mengendalikan, bahkan menjamin agar dicegahnya segala upaya-upaya kapitalisasi terhadap sumber daya alam, tanah dan air yang diperuntukan hanya untuk kepentingan para pemilik kapital dengan kapitalismenya.
“Kondisi saat ini dengan kesenjangan pendidikan, kesenjangan informasi, ketimpangan daya saing dan kesenjangan likuiditas yang ada, membuat format ekonomi kerakyatan tidak dapat dihindari. Padahal harus sudah diterapkan secara konsisten guna mengatasi kesenjangan dan ketimpangan
yang melanda ekonomi kita,” tegasnya.

Apalagi hal itu memang telah menjadi perintah konstitusi di dalam ayat berikutnya, dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi denga prinsip kemandirian yang menjaga kesatuan ekonomi nasional.

Itu semua membuat ekonomi yang berbasis kerakyatan merupakan sistim yang wajib hukumnya untuk diyakini dapat menghadirkan pemerataan terhadap pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. (ide/nkk).

Post Comment