Prubahan UU Provinsi Bali, Harus Membangun Ekonom Bali, Berdaya Saing Dan Berkesejahteraan Rakyat.

Prubahan UU Provinsi Bali, Harus Membangun Ekonom Bali, Berdaya Saing Dan Berkesejahteraan Rakyat.

BACABALI.COM, DENPASAR- Membangun Bali memang diperlukan pemahaman yang harus dipandang secara holistik (menyeluruh). Terutama pembangunan yang berpihak pada masyarakat atau krama adat Bali. Baik dari Adat istiadat, tradisi, dan keyakinan yang dianut.

Karena itu, Undang-Undang (UU) Provinsi Bali sangat diperlukan dalam perubahannya. Hal ini diuraikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra ketika ditemui BacaBali dalam beberapa pertemuan.

Undang-undang (UU) pembentukan Provinsi Bali nomor 64 tahun 1958, menurut Dhamantra, merupakan tali yang mengikat secara yuridis. Itu badalah pemahaman dasar, sesuai dengan semangat ketika bergabungnya Bali, NTB dan NTT ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Singkat kata, UU 64 yahun 1958 merupakan kesepakatan dasar dari bergabungnya tiga provinsi Bali, NTB dan NTT ke dalam NKRI.

Untuk itu, upaya “merevisi” UU Provinsi Bali, diharapkan tidak hanya sekedar memperbaharui agar provinsi Bali memiliki UU pembentukan provinsi tersendiri. Akan tetapi, “revisi” itu sendiri, harus mampu menjadib dasar dari sejarah perubahan di Bali. Yakni dengan mengupayakan supaya hasil revisi nanti, dapat menjadi pengaturan dan tata kelola baru bagi pemerintahan dan pembangunan Bali.

“Kaitanya nanti, yang mesti diperjuangkan adalah yang terkait dengan keunikan adat, tradisi,agama dan budaya yang ada di Bali,” ucap Banteng Senayan itu.

Nah, untui mencapai tujuan tersebut, maka harus dengan menitik beratkan pada pengelolaan urban (urban managment) dan pengelolaan investasi yang bermuara pada kebijakan yang dapat memberikan keberpihakan yang jelas dan tegas terhadap lokal konten yang ada, seperti halnya sumber daya manusia lokal, sumber daya produksi lokal ataupun kearifan lokalnya.

Pertumbuhan ekonomi akan menjadi sia sia, tanpa mampu memberikan pemerataan terhadap daya saing, atau pertumbuhan ekonomi yang mumpuni dengan pertumbuhan, pemerataan yang memadai.
“Yang memelihara keseimbangan alam serta lingkungan, dan tanpa meminggirkan sumber daya lokal,” tegasnya. (ide/nkk).

Post Comment