REGRESI

REGRESI

BERLIN, BacaBali -Mengikuti Antonio Gramsci, bahwa krisis terjadi, karena wacana tua sudah mati, sedangkan wacana baru belum bisa dilahirkan. Sebuah situasi anomali. Pada saat itulah muncul gejala penyakit-sosial di masyarakat.

Dari sekian banyak penyakit sosial yang mewabah di masyarakat, yang paling mengerikan ialah gejala kemunduran cara berpikir. Hal ini tengah menghinggapi orang-orang tertentu. Saat ini berkembang di Amerika Serikat, di Eropa, Timur Tengah ataupun di negara kita, Indonesia.

Regresi berarti sebuah kemunduran. Bila hal ini menyangkut peradaban suatu bangsa, maka (regresi) secara politis-filosofis, dapat dimaknai sebagai satu gerakan mundur ke peradaban masa lampau. Ada kesan bahwa kita sedang berada di puncak regresi besar.

Anggapan ini lebih diperkuat lagi dengan semakin memanasnya suhu politik dunia belakangan ini. Di tandai munculnya „Front National“ (Prancis), „AfD“ (Jerman) dan partai-partai sejenis di negara lain (Austria, Skandinavia, Polandia dan Hungaria). Dalam waktu yang sama – diluar partai-partai tersebut – muncul pula gerakan, atau organisasi sosial berhaluan kanan, seperti: „Tea Party“ (AS), „Pegida“ (Jerman) „Defence Leage“ (GB), „Bloc identitaire“ (Prancis) atau „Casa Pound“ (Italia).

Fenomena ini di Indonesia muncul paska reformasi. Muncul dengan berbagai organisasi dan gerakan berbasiskan suku, agama, ras dan sejenisnya (Sara). Kian mendapat momentum saat Pilpres 2015, dan Pilgub DKI lalu, melalui organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejenisnya.

Mewabahnya gerakan politik kanan belakangan ini, dipicu antara lain oleh rasa tidak puas masyarakat luas terhadap praktik-praktik Neoliberalisme. Neoliberalisme dipandang telah memisahkan antara pemenang dan pecundang dari globalisasi. Yang menjadi pemenang ialah para pengusaha dan tenaga ahli di di sektor industri bertaraf internasional, termasuk orang-orang yang berwawasan kosmopolit. Sedangkan pihak yang kalah ialah para pengusaha dan tenaga ahli yang berkiprah secara tradisional, karyawan tanpa keahlian tertentu atau orang-orang, yang merasa terikat sangat kuat dengan ‚identitas kultural‘ mereka.

Gerakan regresif menyebar sangat cepat di masyarakat. Gerakan regresif – berbeda dengan gerakan progresif – bukan hanya menyangkut substansi, namun juga bentuk organisasi. Garis pemisah antara gerakan kiri dengan kanan nampak cukup jelas. Yang satu menganut ideologi terbuka, yang lain anti segala sesuatu yang berbau ‚asing‘ (the other).

Yang sangat khas di kelompok kanan ialah organisasi bukan bergerak dari bawah keatas, melainkan dari atas kebawah, yakni dominasi seorang pemimpin ‚populis‘. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Neoliberalisme diperparah lagi dengan kegagalan para pemimpin partai berhaluan kiri-tengah (sosialdemokrat), tatkala menghadapi resesi ekonomi berskala besar.

Kemarahan masyarakat terhadap Neoliberalisme beserta krisis ekonomi yang mengikutinya bisa hadir – secara politis dalam berbagai bentuk. Jika kelompok kiri melakukan protes dengan jalan membuat jejaring gerakan-sosial yang relatif berfungsi cukup baik, maka kelompok kanan mendirikan ormas atau partai baru, sembari memilih seorang pemimpin yang kharismatis. Hubungan sang pemimpin dan pengikut disini selaku pembeda penting.

Kemarahan atau protes kelompok kiri biasanya berkisar pada masalah keterbukaan dan masalah solidaritas kelas bawah. Sebaliknya, kelompok kanan menghembuskan wacana eksklusif anti segala sesuatu yang mereka anggap ‚asing‘. Meskipun gerakan progresif di beberapa negara masih hidup dan tumbuh subur, nampaknya keberhasilan kelompok kanan tak bisa diabaikan begitu saja. Situasi aktual seperti inilah yang mesti dihadapi kelompok kiri.

Masyarakat – dalam menyikapi gerakan progresif – kini telah terpecah-belah. Protes bisa berjalan mengikuti logika berbeda; tidak hanya berlawanan dengan tradisi perjuangan kelas buruh, akan tetapi juga terhadap privatisasi, pengangguran – yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis – dan sebagainya.

Perlu di catat, sungguh sulit meyakinkan kaum aktivis-progresif dengan slogan-slogan konyol atau kebohongan (hoax). Sebab, mereka umumnya memiliki keyakinan normatif cukup kuat dan sudah terbiasa dengan wacana tingkat tinggi. Pertanyaan: Mengapa memobilisasi kaum kiri – sering dengan slogan-slogan usang – menjadi semakin tidak mudah. Karena, ternyata mereka ini, juga tergolong sebagai orang-orang kalah dalam percaturan politik akhir-akhir ini. Ditambah stigma PKI yang dilekatkan penguasa dan perangkat represifnya.

Politik kini bergerak tak menentu. Pengaruh politik bersifat nasional, sedangkan problem yang dihadapi semakin meng-global. Mengikuti Bauman, kini kita sedang mengalami fase peralihan modernitas padat ke modernitas cair.

Dengan kata lain, kecenderungan atau trend terpisahnya politik dari kekuasaan. Globalisasi merampas wewenang kontrol negara-nasional. Lembaga politik makin terlihat tak kuasa menghadapi tuntutan-tuntutan baru. Masyarakat terpecah belah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Wilayah kedaulatan Negara-nasional semakin lemah – tidak sanggup lagi melindungi warganya seperti dalam kasus warga Rohingnya di Myanmar. Apakah ini berarti Demokrasi, sebagai bingkai yang diperlukan Negara-nasional telah mandeg?

Kini sebagian besar kalangan masyarakat awam menganggap demokrasi sudah tak memiliki fungsi lagi. Lebih-lebih ketidakberdayaan elite-poltik dalam menyelesaikan masalah, dianggap telah kalah, menyerah atau pasrah dalam lingkaran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, daya tarik ‚orang kuat‘ (baca: neo-populis) dari lingkungan SARA, atau militer sebagai alternatif, sangat diharapkan kehadirannya untuk memimpin.

Nasionalisme sering dianggap sebagai sebuah ideologi, yang bisa mempersatukan individu kedalam sistem politik dan ekonomi. Nasionalisme, slogan-slogan yang mengikutinya (NKRI harga mati dst.), atau kesatuan nasional kini menjadi ‚ersatz‘ atau sebagai faktor pengganti (kekuatan integrasi) yang telah lama hilang, dalam kondisi masyarakat yang tercabik-cabik. Negara-nasional tidak bisa lagi merebut wibawa yang telah hilang digerus Globalisasi.

Suka atau tidak suka, kini kita hidup dalam situasi menjadi ‚kosmopolit‘ (warga-dunia) dengan batas-batas yang relatif mudah ditembus oleh siapa saja dan dimana saja. Kini kita hidup saling bergantung satu dengan yang lain secara universal. Namun sebagian dari kita belum miliki apa yang disebut kesadaran terbukan dan kosmopolit, sebagai ‚weltbürger‘ – warga-dunia.

Utuk itu, kita mesti mulai mengembangkan kesadaran baru tersebut – untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan interdependen-global. Dan ini tidak mudah, karena kita harus bisa membalik cara berpikir. Pertanyaannya bukan: „Apa yang paling baik untuk saya dan Negara saya?“ Melainkan, apa yang harus dilakukan Negara saya, agar dunia ini dialektis, secara kualitatif menjadi lebih baik, dan bukan sebaliknya. (Dr (Phil) I Gusti Nyoman Aryana, pengajar dan penulis)

Post Comment